Blogger Widgets

Selamat Datang di Raka RAPerz ElephantDead

Selamat menikmati artikel-artikel unik dan menarik seputar Sains, Teknologi dan Edukasi

chat

tombol back to top

popular post ke bawah

link pelangi

marque

Raka Andika Prasetyo

bubble

Welcome to Raka RAPerz ElephantDead Blog

Welcome to Raka RAPerz ElephantDead Blog

Saturday, November 15, 2014

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia



          
Dasar Hukum Penegakan dan Perlindungan Hukum


 Tak terasa kita sudah sampai bab ke-5 PPKN semester ini. Tugas demi tugas telah kita lalui dan akhirnya kita sampai pada bab “Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian” ini. Sayangnya, ini adalah posting terakhir yang Raka RAPerz ElephantDead pada semester satu ini. Tahukah kamu apa saja yang telah Raka RAPerz ElephantDead publish semester ini? Pada bab pertama ada contoh-contoh pelanggaran HAM, bab ke-2 ada masalah-masalah perbatasan dan cirri-ciri kemerdekaan beragama, bab ke-3 ada perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter, bab ke-4 ada tugas dan wewenang lembaga negara. Lalu, pada bab ke-5 ini akan posting apa? “Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum” akan kita bahas kali ini.

Tugas Mandiri 5.1
Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila tidak mempunyai landasan atau dasar hukum yang kokoh. Nah coba sekarang kalian temukan dari berbagai macam sumber baik itu berupa buku ataupun internet mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.


Di posting ini baru terdapat 5 landasan hukum. Jika kamu tahu lebih banyak tentang landasan hukum yang lain, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar.

No
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum
1
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3
Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
4
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Thanks for visiting! Ilmu akan lebih bermanfaat jika kita membagikannya. Jadi, selama saya masih mempunyai ilmu, pasti saya akan selalu membagikannya di blog ini! See you next posting guys!

Sunday, November 9, 2014

Contoh Cerpen Kewirausahaan Inspiratif "Penjahit Laki-laki pun Bisa Sukses!"


Penjahit Laki-laki pun Bisa Sukses!


Kamu tahu kan cerpen “Juru Masak” yang ada di buku paket Bahasa Indonesia? Nah, cerpen tersebut adalah salah satu contoh cerpen yang menceritakan kisah orang sukses. Salah satu tokoh dalam cerita pendek tersebut yaitu Azrial, mula-mula dia hanya seorang tukang cuci piring. Namun, berkat kerja kerasnya, dia berhasil menjadi juragan yang memiliki banyak rumah makan.
Bukan hanya Damhuri Muhammad (Pencipta cerpen “Juru Masak”) yang bisa menciptakan karya dalam bentuk cerpen yang mengisahkan orang sukses. Saya juga bisa! (bukannya sombong, tapi memang begitu kenyataannya.. hehe..) bahkan cerpen yang saya buat ini berasal dari kisah nyata­ lho..tokoh utama dalam cerpen ciptaan saya ini adalah tetangga saya yang menjahitkan seragam SMP dan SMK saya. Dia juga adalah teman SMP ibu saya. Jadi saya tidak perlu kesulitan untuk mendapat lika-liku kehidupannya saat memilih sebagai siswa SMK jurusan tata busana. Meskipun begitu, cerpen ini seperti cerpen kebanyakan yang tidak seratus persen kisahnya adalah true story, dan selalu ada bumbu-bumbu penyedap dalam setiap kisahnya.
.         Kisah ini juga bisa kita jadikan motivasi untuk mensyukuri hal yang telah tuhan berikan walaupun kita tidak begitu suka dengan hal tersebut. Ingat! Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, tapi Dia memberi sesuatu yang kita butuhkan!


Penjahit Laki-laki pun Bisa Sukses!
          “Ketekunan dan kerja keras adalah kunci suksesan saya.” Itulah yang dikatakan Pak Giman pada karyawannya ketika ditanya tentang kesuksesan dirinya sekarang ini. Laki-laki berusia 40 tahun itu menceritakan awal merintis usahanya.
          “Setelah lulus SMP, saya lalu melanjutkan ke SMK jurusan Tata Busana.”
          “Itu kan sekolah khusus wanita pak?” Tanya Ratih, salah seorang karyawanannya.
“Khusus wanita sih tidak, tapi memang kebanyakan muridnya memang perempuan. Namun apa salahnya? Karena saya pikir dengan keterampilan itu saya bisa membuka usaha sendiri.” Jawab Pak Giman.
Akan tetapi, pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan Pak Giman. setelah Pak Giman lulus, beliau tidak memilikiu modal untuk membuka untuk membuka usaha kios jahit sendiri. Maka, setelah ia lulus, Pak Giman pergi merantau ke Jakarta. Tanpa pengalaman dan tanpa kawan, dia seorang diri melamar pekerjaan kesana-sini. Walaupun dua minggu Pak Giman masih menganggur karena belum mendapat pekerjaan, tapi ia akhirnya diterima di sebuah perusahaan konveksi.
“Di perusahaan itu saya mendapat banyak pengalaman berharga. Pengalaman yang lebih berguna dari pelajaran sekolah.” Tutur Pak Giman.
Lalu, kenapa bapak keluar dari perusahaan itu?” Tanya Ratih.
Dari awal Pak Giman memang bercita-cita membuka kios jahit sendiri, dan niatnya itu sudah tidak terbendung lagi ketika lima tahun ia bekerja, gajinya tidak kunjung mengalami kenaikan.
“Pada waktu itu gaji saya seratus ribu perbulan, memang lumayan untuk tahun 95-an. tapi, dengan gaji segitu rasanya kurang untuk hidup di Jakarta. Dari situ saya berniat untuk pulang kampong.”
Dengan cukup modal yang diperoleh dari Jakarta, Pak Giman membuka kios Jahitnya sendiri. Awalnya, usaha Pak Giman tidak berjalan mulus. Minggu pertama, kios Pak Giman masih sepi. Namun, berkat kesabaran dan usaha kerasnya, pelanggan Pak Giman pun semakin banyak. Karena itulah Pak Giman merekrut karyawan. Sampai saat ini, Pak Giman sudah mempunyai karyawan sebanyak sepuluh orang, termauk Ratih. Rumahnya pun sudah tidak cukup untuk usahanya itu. Maka dari itu, Ia membeli lahan kosong di samping rumahnya untuk dibangun ruangan lagi.
“Jadi, semua ini hasil dari usaha jahit ini ya pak?”
“Betul! Semua ini berkat hasil jerih payah saya dari usaha jahit ini.”
“Lalu, kenapa kios jahit ini diberi nama ‘Pangestu Tailor’?”
“Pangestu Tailor itu maksudnya saya berharap usaha ini diridhoi oleh Allah dan direstui oleh orang tua.”, kata Pak Giman mengakhiri ceritanya.

Terima kasih telah bersedia membaca cerpen original karya saya ini. Kamu juga bisa membaca cerpen pertama buatan saya yaitu “Sahabat Erat yang Terhebat”.
Sampai jumpa di Posting selanjutnya! 

Thursday, November 6, 2014

[Tabel] Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara

Apa saja tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara?


Tugas Kelompok 4.1
Lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam table di bawah ini. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kalian bisa membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada table di bawah ini.
Pusing mikirin tugas diatas? Ga usah diambil pusing kok J Raka RAPerz ElephantDead sudah merangkum semuanya untukmu dalam tabel! Gimana? Uueenak to? Hehe.. langsung aja disantap ▼▼

No
Nama Lembaga Negara
Dasar
Hukum

Tugas dan Wewenang
1
Majelis Permusyawaratan Rakyat






Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945
1.    Mengubah serta menetapkan UUD.
2.    Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
3.    Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
4.    Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5.    Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
6.    Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari.
7.    Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.
2
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
1.    Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
2.    Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
3.    Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
4.    Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
5.    Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
6.    Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
7.    Membahas dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
8.    Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
9.    Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
10.    Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat
11.    Menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat
12.    Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang
13.    Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan
14.    Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
15.    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,serta kebijakan pemerintah
16.    Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
17.    Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK
18.    Memberikan persetujuan
kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota.
19.    Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
20.    Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
21.    Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
22.    Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
23.    Membahas dan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
24.    Memberikan persetujuan
kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial
25.    Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
26.    Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden
3
Dewan Perwakilan Daerah







Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Pasal23F ayat (1) UUD 1945
1.    Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut..
2.    Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
3.    Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
4.    Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
5.    Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
4
Presiden
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal
15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
1.   Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2.   Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
3.   Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4.   Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
5.   Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6.   Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
7.   Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
8.   Menyatakan keadaan bahaya
9.   Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
10.  Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11.  Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
12.  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
13.  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
14.  Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
15.  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR
16.  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
17.  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
5
Mahkamah Agung
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
1.    Mengadili pada tingkat kasasi
2.    Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
3.    Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
rehabilitasi.
4.    Mengajukan tiga orang anggota
hakim konstitusi
6
Mahkamah Konstitusi
Pasal 24C ayat (1) san (2) UUD 1945
1.    Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2.    Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3.    Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.
4.    Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
5.    Memutus pembubaran partai politik
6.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
7
Komisi Yudisial

Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
1.     Mengawasi perilaku hakim
2.     Mengusulkan nama calon hakim agung.

8
Badan Pemeriksa Keuangan
1.    Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945
2.    Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan.
3.    Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4.    Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
5.    Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
1.     Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
2.     Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

9
Bank Indonesia
Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945
1.     Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter
2.     Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3.     Mengatur dan mengawasi bank-bank
Terimakasih J telah bersinggah di blog yang sederhana ini. Kritik dan saran panjenengan sangat kami harapkan utuk bisa mengembangkan blog ini menjadi lebih baik lagi.Bergabunglah dalam Raka RAPerz ElephantDead’s Blog Fanpage untuk mngetahui posting artikel-artikel terbaru dari kami.