Blogger Widgets

Selamat Datang di Raka RAPerz ElephantDead

Selamat menikmati artikel-artikel unik dan menarik seputar Sains, Teknologi dan Edukasi

chat

tombol back to top

popular post ke bawah

link pelangi

marque

Raka Andika Prasetyo

bubble

Welcome to Raka RAPerz ElephantDead Blog

Welcome to Raka RAPerz ElephantDead Blog

Saturday, September 20, 2014

Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama Sesuai Perundang-undangan Beserta Penjelasan

Tak bisa bersatu bukan berarti tidak bisa berdampingan

Hallo sobat! Pada posting-posting sebelumnya, saya sudah memposting tugas-tugas mapel PPKn seperti Contoh Pelanggaran HAM dan Contoh Masalah Perbatasan Indonesia. Dan sekarang saatnya saya menambah koleksi kunci jawaban buku paket PPKn kelas XI, yang pada kali ini akan menerangkan tentang Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama Sesuai Perundang-undangan Beserta Penjelasan. Kamu masih bingung tugas yang mana? Bukalah buku paket PPKn hal 47. Disana terdapat tugas mandiri 2.3. tugas tersebut menyuruh kita untuk:
Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tugas kalian adalah mengidentifikasi cirri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan tersebut. Tuliskan hasil indentifikasi kalian ke dalam table di bawah ini.
Jadi, kita disuruh untukmenemukan ciri-ciri kemerdekaan beragama dari pasal-pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut dan menuliskan penjelasannya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja disantap Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama Sesuai Perundang-undangan Beserta Penjelasan berikut ini!


No
Ciri-ciri Kemerdekaan Beragama

Penjelasan
1
Kebebasan Memeluk Agama
“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (Pasal 22 ayat 1 UU no 39 tahun 1999). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan beragama terjadi ketika setiap orang bebas dan tanpa halangan / ancaman dari orang lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2
Negara Menjamin Kemerdekaan Warganya untuk Beribadah
“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (Pasal 22 ayat 2 UU no 39 tahun 1999). Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara harus menjamin warganya untuk tetap aman dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing tanpa ada paksaan atau pelarangan dari orang lain.
3
Kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihan sendiri
“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.” (Pasal 18 ayat 1 UU no 12 tahun 2005). Pasal inimenjelaskan bahwa setiap orang berhak menetapkann agamanya sendiri atau pemikirannya sendiri dan kebebasan untuk beribadah di tempat umum maupun tertutup.
4
Tanpa paksaan dalam menganut agama / kepercayaan
“Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.” (Pasal 18 ayat 2 UU no 12 tahun 2005). Pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memaksa seseorang sehingga kegiatan beribadah orang itu trganggu
                                                   
5
Hanya  ketentuan hukum yang bisa membatasi seseorang dalam menentukan agama / kepercayaan
“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.” (Pasal 18 ayat 3 UU no 12 tahun 2005). Pasal ini menjelaskan bahwa yang dapat membatasi seseorang untuk menjalankan dan atau menentukan agama adalah hukum. Jadi, selain hukum , tidak ada yang bisa memaksakan kehendak orang lain untuk menjalankan dan menentukan agama / kepercayaan.
6
Pendidikan agama harus sesuai dengan keyakinan masing-masing individu
“Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.” (Pasal 18 ayat 4 UU no 12 tahun 2005).
Pasal ini mejelaskan bahwa Negara peserta konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik ini harus menghormati kebebasan orang tua untuk memastikan kesesuaian antara pendidikan agama dengan agama yang dianut.



































































































Sudah puaskah dengan jawaban yang saya bagikan ini? Semoga saja sudah. Kalau belum puas ya maklum saja, karena manusia pasti tak akan pernah puas. Begitu juga saya yang tak akan pernah puas untuk men-share info-info menarik dan tugas/PR lainnya di Raka RAPerz ElephantDead. Terima kasing sudah meluangkan waktu untuk bersinggah di blog ini. Jika ada kritik atau saran bisa disampaikan melalui Fanpage facebook di Raka Raperz Elephantdead’s Blog. Sampai jumpa lagi di posting berikutnya!

Saturday, September 13, 2014

Fungsi Tiap Struktur Teks Cerpen “Juru Masak”



 
Cerpen "Juru Masak" karya Damhuri Muhammad

Tugas kalian selanjutnya adalah mendekonstruksi tiap tahapan struktur yang membangun teks cerpen tersebut secara detail. Dengan begitu, kalian bisa mengungkapkan fungsi masing-masing struktur pada teks cerpen itu. Bacalah sekali lagi cerpen “Juru Masak” tersebut dengan seksama, kemudian tuliskan masing-masing fungsi struktur dalam tahapan pembangunan teks cerpen pada kolom di bawah ini. 


Sudah tahu semua donk ya cerpen “Juru Masak”. Ya! Cerpen (cerita pendek) karangan Damhuri Muhammad ini adalah salah satu dari sekian banyak cerpen yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas XI. Namun, apa kamu tahu fungsi struktur teksnya? Nah, kamu tak perlu ambil pusing! Saya tellah menyuguhkannya dengen lengkap spesial untukmu! Mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan inilah “Fungsi Tiap Struktur Teks Cerpen “Juru Masak””

No
Struktur Teks
Fungsi Tiap Struktur Teks
1
Abstrak
Pada tahapan ini, pengararng memberikan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkannya menjadi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh imajinasinya. Damhuri Muhammad menggambarkan seorang juru masak bernama Makaji yang sangat terkenal di kampungnya. Tanpa campur tangan dalam meracik bumbu masakan, sebuah perhelatan akan dinilai tidak sukses karena tidak berhasil menyuguhkan para tamunya makanan lezat. Begitulah pentingnya kehadiran Makaji dalam dunia masak-memasak di kampong itu, sehingga tidak ada yang bisa menggantikannya.
2
Orientasi
Pada tahapan orientasi, pengarang menceritakan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam sebuah peristiwa dalam cerpen. Latar digunakan penulis untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak, baik secara psikis maupun fisik.
3
Komplikasi
Tahapan ini berisi urutan kejadian, dan setiap kejadian-kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Pada cerpen juru masak, Damhuri Muhammad menceritakan Azrial pergi merantau karena ia dihina oleh kelluarga Ronggogeni. Maka dari itu dia merantau untuk merintis karirnya dan menjadi orang sukses.
4
Evaluasi
Pada tahapan ini, konflik yang biasanya muncul pada setiap kejadian yang terdapat dalam komplikasi bisa diarahlkan/diatur menuju ke tahapan selanjutnya. Sehingga komplikasi tersebut bisa terlihat tahap-tahap penyelesaiannya dari konflik yang muncul tersebut. Dalam cerpen “Juru Masak”.,ketika Azrial ingin melupakan Renggogeni, ia kemudian hengkang dari kampung dengan membawa luka hati.
5
Resolusi
Pada tahapan ini, resolusi menerangkan tentang sebuah solusi dari konflik yang terjadi.Damhuri Muhammad menggambarkan seorang yang bernama Azrial. Azrial adalah seorang anak juru masak yang bekerja sebagaitukang cuci piring di rumah makan Jakarta. Namun, karena kerja keras dan kegigihannya, sekarang Azrial menjadi orang Lareh Panjang yang sukses dengan mempunyai enam rumah makan dan dua puluh empat anak buah.
6
Koda
Pada tahapan terakhir ini, koda berfungsi untuk menerangkan akhir dari cerita sebuah cerpen. Pada cerpen karangan Damhuru Muhammad ini, Azrial sekarang telah sukses, dan dia berkeinginan mengajak ayahnya (Makaji) untuk tinggal bersamanya di Jakarta dan menghabiskan masa tuanya disana dengan Azrial.

Sekian info yang bisa saya berikan. Baca artikel-artikel menarik & bermanfaat lainnya hanya di Raka RAPerz ElephantDead. Jika kamu ingin request informasi atau sekedar memberi kritik saran, bisa dikirmkan di Fanpage Facebook “Raka Raperz Elephantdead’s Blog”. Sampai jumpa di posting selanjutnya! =D

Saturday, September 6, 2014

Kumpulan Contoh Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia dengan Negara Lain Beserta Penyebab dan Penyelesaian

Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia dengan Negara Lain

Kurikulum 2013 memang menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa diizinkan mencari sumber referensi sebanyak-banyaknya untuk mengerjakan tugas. Dan slah satu sumber referensi yang banyak digunakan adalah internet. Salah satu yang bisa kalian jadikan referensi adalah posting kali ini yang akan membahas tentang ”Kumpulan Contoh Permasalahan Perbatasan Antara Indonesia dengan Negara Lain Beserta Penyebab dan Penyelesaian”. Kalian tentu mendapat tugas kelompok 2.1 PPKn kelas XI halaman 35 yang berbuni:
2. Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalah-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan Negara lain yang berkaitan dengan maslah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian
Di tugas tersebut, kalian diminta mengisi tabel yang sudah tersedia.Di posting ini, saya sudah memberikan masalah-masalah perbatasan dalam bentuk tabel plus dalam bentuk  paragraf. Pertama saya akan menyajikan adalah dalam bentuk table dan dilanjutkan dalam bentuk paragraf.

Tabel
No
Permasalahan
Negara Lain yang Terlibat
Penyelesaian
1
Kasus Ambalat
Malaysia
Melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan, dan memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai wlayah NKRI
2
Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk
Malaysia
Melalui pertemuan Indonesia – Malaysia di Semarang pada tahun 1978, memutuskan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk menjadi bagian dari wilayah Malaysia
3

Kasus Pulau Simakau
Singapura
Melakukan klarifikasi bahwa pulau yang dimaksud adalah pulau Simakau milik Singapura. Jadi, terdapat dua pulau yang bernama sama yang dimiliki Indonesia dan Singapura
4
Kasus Pulau Batik
Timor Leste
Pemangku adat antara wilayah Perbatasan Amyoung dan Ambenu, ingin menyelesaikan titik batas dan meminta izin pemerintah pusat untuk memfasilitasi tersebut. Kedua Negara belum diperbolehkan beraktivitas di daerah perbatasan tersebut
5
Kasus Pulau Miangas
Filiphina
Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928
6
Kasus Pulau Nipa
Singapura
Kementrian Pertahanan Mengkampanyekan Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura. Langkah KemHan ini menghabiskan dana lebih dari 300 Milyar Rupiah.
Diolah dari: Kamtoboys Cancers


Paragraf
Masalah Perbatasan Indonesia – Timor Leste
Pada pertengahan Oktober 2013, konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste kembali pecah. Warga kedua negara saling serang dengan melempar batu dan kayu di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) dengan Distrik Oecussi (Timor Leste). Konflik ini menimbulkan ketegangan hubungan antarwarga hingga berhari-hari berikutnya (Tempo,15 Oktober 2013). Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi, karena pada akhir Juli 2012 konflik serupa juga terjadi di kabupaten yang sama, tetapi melibatkan warga dari desa yang berbeda. 
Kasus konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste menarik, karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Biasanya masalah yang muncul di wilayah perbatasan darat tersebut berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Bisa dikatakan jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga. Oleh karena itu, analisis terhadap konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut penting untuk dilakukan, agar Indonesia dapat membuat langkah antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Tulisan ini berusaha menjelaskan kronologi konflik komunal tersebut, faktor-faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah yang bisa dilakukan ke depan. 
Kronologi Konflik 
Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. 
Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan anggota polisi perbatasan  Timor Leste (Cipol) yang turut serta dalam aksi saling lempar batu dan kayu tersebut. Dari aksi tersebut, enam warga Leolbatan dan satu anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan. 
Setelah jatuhnya korban dari kedua belah pihak, aksi saling serang kemudian dihentikan. Namun demikian, warga masih berjaga-jaga di perbatasan masing-masing. Eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. Selanjutnya, 10 warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut. Sementara itu, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekussi, Timor Leste. Berita terakhir yang terkumpul dari media massa, warga masih berjaga-jaga di perbatasan (Tempo, 18 Oktober 2013). 
Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste (Sindo, 31 Juli 2012; Tempo, 2 Agustus 2012; dan  Kompas, 6 Agustus 2012). 
Faktor Penyebab Konflik
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal tersebut.
Ø Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara pada 2005, masih terdapat 4% perbatasan darat yang masih belum disepakati. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih mempersengketakan tiga segmen batas yaitu
a)    segmen di Noelbesi Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan Distrik Oecussi, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noelbesi, yang status tanahnya masih sebagai zona netral.
b)    Segmen di Bijaelsunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya.
c)    Segmen di Delomil Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, yaitu perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaca pada aliran sungai sepanjang 2, 2 km atau pada areal seluas 41,9 ha (Tempo, 15 Agustus 2012). 
Ø Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Sementara dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitasi pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi. Dengan demikian, setelah PBB meninggalkan Timor Leste, seharusnya zona netral tersebut tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Timor Leste. 
Ø Ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste. Sebenarnya, masyarakat Timor Tengah Utara dan Oecussi di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timor, baik itu suku Tetun, Marae (Bunak), Kemak, dan Dawan. Hubungan kekerabatan pun sudah lama terjalin, apalagi Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Namun, pasca pemisahan Timor Timur sebagai hasil referendum, sentimen negatif tersebut menguat. Di satu sisi, warga Timor Leste, terutama yang pada referendum menjadi bagian kelompok prokemerdekaan, melihat Indonesia sebagai negara yang telah menjajah mereka selama hampir 25 tahun. Di sisi lain, warga Indonesia melihat warga Timor Leste sebagai orang-orang yang tidak berterima kasih, apalagi banyak anggota kelompok prointegrasi yang memilih mengungsi ke wilayah Indonesia pasca referendum. Sentimen negatif ini semakin menguat ketika masyarakat kedua negara sama-sama dalam kondisi miskin dan mereka terlibat perebutan sumberdaya seperti lahan kebun dan sapi. 
Upaya Penyelesaian 
Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (penyelesaian konflik yang terjadi) maupun tindakan yang bersifat jangka panjang (penyelesaian sumber konflik). Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek, untuk konflik yang terjadi tahun 2012, aparat TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor QIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Menurut Komandan Korem, pembangunan tersebut sudah melewati tapal batas Indonesia sejauh 20 m sehingga TNI meminta Timor Leste agar segera menghentikan pembangunan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, TNI bersama dengan tentara Timor Leste berhasil menghentikan konflik antarwarga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi yang kondusif kembali (Tempo, 27 Juli 2012). Dari kasus di atas, Indonesia mendapat pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antar warga perbatasan, sehingga Komandan Korem di Kupang perlu datang sendiri ke lokasi konflik. Oleh karena itu dalam jangka panjang, kekuatan TNI di tiap titik perbatasan perlu ditambah agar di masa yang akan datang konflik-konflik tersebut bisa diantisipasi. 
Namun dalam kasus 2013, keterlibatan aparat keamanan dari kedua negara, baik Cipol-nya Timor Leste maupun TNI-nya Indonesia, justru membuat konflik ini semakin besar. Dengan kekuatan senjata api yang mereka pegang, keterlibatan aparat keamanan justru semakin meningkatkan eskalasi konflik dan dapat menimbulkan korban yang lebih besar. Padahal, aparat keamanan ini seharusnya bisa menjadi functional actor yang bisa menenangkan warga dari negara masing-masing untuk tidak melakukan aksi kekerasan, seperti yang terjadi pada kasus tahun 2012. 
Dalam usaha penyelesaian yang bersifat jangka panjang, Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km (Ganewati Wuryandari, 2012). Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demarkasi terhadap tiga segmen batas yang belum disepakati, tetapi juga pengenalan pengaturan di kawasan perbatasan yang memungkinkan warga Timor Leste dan warga Indonesia yang berada di sisi perbatasan masing-masing untuk bisa melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaannya yang selama ini telah terjalin di antara mereka. (Website Sekretaris Negara, 20 Maret 2013).

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration (UNTEAD) menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan (Harmen Batubara, 2013). Perbedaan pola pendekatan ini perlu disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang tiga segmen batas dilanjutkan. 
Langkah ke Depan 
Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Pada satu sisi, pemerintah melakukan perundingan di tingkat pemerintah, tapi pada sisi lain masyarakat adat membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun di wilayah mereka, yang sangat mungkin hasilnya bertentangan dengan hasil yang disepakati pemerintah. 
Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.`

Semoga kamu bisa terbantu dengan posting kali ini. Oh ya, baca juga Kumpulan Contoh Kasus Pelanggaran HAM Beserta Kronologi, Penyebab, Hak yang Dilanggar dan Penyelesaian. Kalau kamu memiliki PR/Tugas yang sulit, kamu bisa meminta referensi ke blog ini melalui FanPage Facebook kami di “Raka RAPerz ElephantDead’s Blog” Sampi Jumpa di posting berikutnya! =D